BERANDA > LITERASI
INFOGRAFIS
/
KOMIK
/
KABAR
Tak Ada Kepentingan Publik Di Pernikahan Kahiyang
Remotivi / 11 November 2017
Tanggal 8 November, stasiun televisi menayangkan liputan khusus terkait pernikahan putri Joko Widodo secara berlebihan. Sekali lagi, frekuensi publik digunakan untuk kepentingan privat.

 

Pada 8 November lalu, penyiaran stasiun-stasiun televisi di Indonesia seakan menyiratkan sebuah hari besar baru bagi bangsa Indonesia.  Hari itu adalah hari ketika Presiden Joko Widodo menikahkan putri tunggalnya, Kahiyang Ayu. Momen ini mendapatkan perhatian luar biasa dari berbagai media di Indonesia, layaknya sebuah acara kenegaraan. Namun, persis di sanalah masalahnya. Eksploitasi kehidupan pribadi figur publik oleh stasiun televisi adalah perampasan hak publik akan frekuensi. Penayangan pernikahan anak presiden dalam program yang menyita waktu hampir sehari penuh adalah pelecehan atas nalar publik.

Sialnya, inilah yang terjadi. Tayangan pernikahan ini mendominasi program tayangan televisi di berbagai kanal. Trans TV misalnya, menayangkan program khusus dalam acara insert spesial yang mengulas acara ini selama lebih dari 7 jam. Dua kanal televisi yang mendaku diri sebagai kanal berita, Metro TV dan TV One, justru mengeksploitasi acara ini secara lebih parah.

Di Metro TV perkawinan anak Jokowi disorot dalam program istimewa bertajuk Live Event Jokowi Mantu yang berjalan lebih dari 8 jam, termasuk liputan langsung pada upacara pernikahan. Liputan utama dalam program berita Metro PagiNewslineMetro Hari Ini, dan juga Headline News juga mengulas acara ini. Tak mau ketinggalan, TV One trek komentar dan liputan langsung acara pernikahan menjadi liputan utama hampir semua program berita TV One. Stasiun itu juga membuat program spesial bertajuk Momen Spesial: Jokowi Mantu yang merenik pernikahan putri Jokowi.

Luasnya peliputan atas pernikahan putri presiden Jokowi tentu mengingatkan kita pada pernikahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dan bahkan kelahiran anak pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti beberapa tahun lalu. Peristiwa-peristiwa ini memang identik.  Meski pernikahan putri Presiden ditayangkan selayaknya kisah berita, hampir tidak ada nilai berita yang berguna bagi publik dalam berbagai program-program ini. Selama berjam-jam, kita diberikan liputan selebritis “karpet merah” ala penghargaan Oscar, ulasan fashion, bahkan komentar “budayawan” yang mencoba berspekulasi tentang sifat pengantin pria melalui ekspresi wajahnya. Tayangan-tayangan ini adalah murni infotainment. Tak ada yang publik dari penayangan pernikahan ini.

Terlepas dari gaya peliputan, pemakaian alokasi frekuensi publik untuk peliputan yang bersifat pribadi, terlebih dengan alokasi waktu tayang yang besar, bertentangan dengan semangat undang-undang penyiaran juga aturan turunannya. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) telah menyatakan, “…agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya”. P3 pasal 11 juga menyatakan: “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.” SPS pasal 13 ayat 2 menyatakan lebih jauh bahwa, “Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.”

Penting dicatat, Indonesia adalah negara Republik. Dalam negara republik kepala negara tidak sama dengan “negara”. Hal ini berbeda misalnya dari Kerajaan Inggris, yang memang telah memiliki tradisi tertentu dan tata cara pemerintahan yang berbeda. Pernikahan keluarga raja diatur dalam Royal Marriage Act, yang merupakan bagian dari hukum Inggris. Bahkan untuk merayakan peristiawan pernikahan keluarga kerajaan, libur panjang diterapkan, masyarakat turun ke jalanan dalam berbagai pawai megah, dan upacara pernikahan dijadikan fokus dari pengulasan media. Dalam republik, kehidupan pribadi pejabat publik pada tingkatan apapun tidak dapat didefinisikan sebagai kepentingan publik. Kecuali jika ia sudah menyangkut pada isu publik seperti korupsi, kematian figur, atau semacamnya. Maka jelaslah bahwa penyiaran berlebihan dari upacara pernikahan ini merupakan bentuk pelanggaran hak publik sebagaimana dijamin dalam UU Penyiaran.

Momen ini menandai kegagalan berulang kali oleh televisi swasta yang telah dipercayakan mengelola frekuensi.  Sialnya, KPI, lembaga yang dipercayakan oleh publik menjaga kepentingan publik juga acuh. Dalam sebuah artikel yang dimuat Tirto.id, Wakil ketua Komisioner KPI, Sujarwanto Rahmat berjanji akan mengevaluasi penayangan pernikahan ini. Namun, empat hari sudah sejak penayangan tersebut berlangsung tak ada sikap apapun yang dikeluarkan KPI. 

Presiden Joko Widodo telah berjanji bahwa ia akan memastikan bahwa tayangan televisi yang menggunakan frekuensi milik publik akan dimanfaatkan untuk mendidik dan menguntungkan publik. Ia meminta stasiun televisi untuk menyediakan tayangan yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, sesuai dengan Nawa Cita yang ia gaungkan. Ironisnya, kini kemubaziran penggunaan frekuensi publik justru dilakukan dalam kerangka penayangan pernikahan putrinya.

Tulisan ini pertama kali dimuat di laman Remotivi pada 11 November 2017 (Meja Redaksi)

Kompilasi Aduan Warga 1-31 Oktober 2017
06 November 2017
Kompilasi Aduan Warga 1-30 September 2017
07 Oktober 2017
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Agustus 2017
19 September 2017
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Juli 2017
10 Agustus 2017
Perbaikan Tayangan Televisi Dengan Boikot Iklan
28 Juli 2017
KPI Perlu Tetapkan Standar Tindak Lanjut Aduan
21 Juli 2017
Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 Juni 2017
07 Juli 2017
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Mei 2017
12 Juni 2017
Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 April 2017
09 Mei 2017
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
05 Mei 2017
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
21 April 2017
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Maret 2017
05 April 2017
Kompilasi aduan 1 - 28 Februari 2017
06 Maret 2017
Perlindungan, Anak-Anak, dan Televisi
21 Pebruari 2017
RAPOTIVI Resmi Terintegrasi Dengan LAPOR!
04 Pebruari 2017
Kompilasi Aduan 1 - 31 Januari 2017
02 Pebruari 2017
KPI Janji Tindak Lanjut Aduan Warga
27 Januari 2017
Televisi Dan Role Model Yang Ngawur
26 Januari 2017
Pengumuman Pemenang Lomba Poster Rapotivi 2016
11 Januari 2017
Kompilasi Aduan 1 - 31 Desember 2016
09 Januari 2017
Pengumuman Pemenang Lomba Notes Facebook Rapotivi
04 Januari 2017
RAPOTIVI - Ajakan Bergabung!
30 Desember 2016
Jabodetabek(isme) Penyiaran Indonesia
29 Desember 2016
Pemenang Lomba Sayembara Komik Rapotivi 2016
15 Desember 2016
Kompilasi Aduan Agustus - November 2016
15 Desember 2016
Lomba Desain Poster Rapotivi
26 November 2016
Pengumuman!
24 November 2016
"Membeli" Imaji Halal
21 November 2016
Lomba Menulis Notes di Facebook Rapotivi
13 November 2016
HATI – HATI HATE SPEECH
07 November 2016
Lomba Sayembara Komik Rapotivi
24 Oktober 2016
IZIN SIAR SEPULUH STASIUN TV SWASTA DIPERPANJANG
24 Oktober 2016
Sejarah Singkat Pertelevisian di Indonesia
24 Agustus 2016
Kompilasi Aduan 1 Juli – 31 Juli 2016
10 Agustus 2016
Apa Itu Izin Penyelenggaraan Penyiaran?
29 Juli 2016
Selamat Datang Komisioner KPI 2016-2019
26 Juli 2016
Kompilasi Aduan 1 Juni – 30 Juni 2016
18 Juli 2016
FTV dan 7 Jurus Cintanya
24 Juni 2016
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
14 Juni 2016
Kompilasi Aduan 1 Mei - 31 Mei 2016
09 Juni 2016
Ada Apa Dengan Sensor?
27 Mei 2016
Kompilasi Aduan 1 April - 30 April 2016
16 Mei 2016
Dikepung Iklan Partai: Ini Pendidikan Politik?
02 Mei 2016
Kompilasi Aduan 1 Maret - 31 Maret 2016
18 April 2016
Sayembara Komik Rapotivi Hadir Kembali
13 April 2016
Kompilasi Aduan 1 Februari – 29 Februari 2016
18 Maret 2016
Apa Kata Pengguna Soal "Rapotivi"
02 Maret 2016
Kompilasi Aduan 1 Januari – 31 Januari 2016
22 Pebruari 2016
Kompilasi Aduan 1 Januari – 31 Januari 2016
22 Pebruari 2016
Kompilasi Aduan 1 Desember - 31 Desember 2015
08 Januari 2016
Tayangan Melanggar, Siapa yang Bertanggungjawab?
19 November 2015
Kompilasi Aduan 1 Oktober – 31 Oktober 2015
03 November 2015
Sanksi KPI Basa-Basi, Berpengaruhkah Aduan Kita?
21 Oktober 2015
Ajakan Bergabung: Relawan Staf Media Sosial
09 Oktober 2015
Kompilasi Aduan 1 September – 30 September 2015
06 Oktober 2015
Kompilasi Aduan 1 Agustus – 31 Agustus 2015
02 September 2015
Sayembara Komik Rapotivi
14 Agustus 2015
Privasi Diumbar, Siapa yang Dihibur?
13 Agustus 2015
Kompilasi Aduan 1 Juli - 31 Juli 2015
05 Agustus 2015
Car Free Day Rapotivi
31 Juli 2015
Selamat Kepada Para Penerima Hadiah Rapotivi
27 Juli 2015
Publik Mengadu, KPI Sedang Apa?
03 Juli 2015
Kompilasi Aduan 1 Juni – 30 Juni 2015
02 Juli 2015
Sponsor Tayangan yang Paling Banyak Diadukan
25 Juni 2015
Pentingnya Klasifikasi Usia dalam Program Siaran
19 Juni 2015
Lomba Menulis Notes di Facebook Rapotivi
08 Juni 2015
Kompilasi Aduan 1 Mei – 31 Mei 2015
04 Juni 2015
KPI, Lembaga Negara untuk Awasi Isi Siaran
29 Mei 2015
Dian Sukma Anidhita, Pengguna Rapotivi yang Aktif
27 Mei 2015
Pembatasan Tayangan Kekerasan untuk Lindungi Anak
22 Mei 2015
Kompilasi Aduan 21 April – 30 April 2015
05 Mei 2015
Mewawancarai Anak di Luar Kapasitas Berpikirnya
24 April 2015
Kompilasi Aduan 13 April – 20 April 2015
21 April 2015
Kita Tidak Menonton Tayangan TV dengan Gratis
17 April 2015
Kompilasi Aduan 8 April – 13 April 2015
14 April 2015
Kata-Kata Kasar di Televisi
10 April 2015
Komitmen KPI Terhadap Rapotivi
08 April 2015
Kompilasi Aduan 1 April – 7 April 2015
07 April 2015
Kompilasi Aduan 24 Maret – 31 Maret 2015
31 Maret 2015
TV Sehat, Peduli dengan Hak Anak
27 Maret 2015
Kompilasi Aduan 18 Maret – 23 Maret 2015
24 Maret 2015
Melindungi Anak dan Remaja, Iklan Rokok Dibatasi
20 Maret 2015
Kompilasi Aduan 10 Maret – 17 Maret 2015
18 Maret 2015
Ketika Kekerasan Jadi Bahan Utama Sinetron Remaja
13 Maret 2015
Kompilasi Aduan 3 Maret – 9 Maret 2015
10 Maret 2015
Jurnalisme Air Mata
06 Maret 2015
Kompilasi Aduan 18 Februari – 2 Maret 2015
04 Maret 2015
Umur Seminggu, Rapotivi Digunakan 583 Orang
02 Maret 2015
RAPOTIVI, Aplikasi Android untuk Adukan Tayangan
20 Pebruari 2015