KABAR
21 April 2017
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI

Pada 19 April 2017, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima tim Rapotivi di kantornya yang bertempat di, Jalan Gajah Mada, Jakarta pusat.

Pertemuan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Rapotivi dalam upaya menyampaikan aduan masyarakat atas tayangan televisi yang disampaikan melalui Rapotivi. Selain agenda rutin, pertemuan kali ini juga bermaksud menagih tindak lanjut KPI atas 72 aduan warga yang telah disampaikan pada Januari lalu. 

Audiensi yang dihadiri oleh lima komisioner KPI tersebut dibuka dengan presentasi Rapotivi yang diwakili oleh Muhamad Heychael (Direktur Remotivi). Dalam paparannya, Heychael menyebutkan selama periode minggu ke dua Januari hingga Maret setidaknya ada 163 aduan yang masuk di rapotivi, 54 aduan yang ditolak, dan 109 aduan diteruskan ke KPI.

Aduan-aduan yang diteruskan ke KPI tersebut meliputi:   73% klasifikasi tayangan, 18% pelanggaran privasi, 8% pelanggaran kekerasan, 3% politik, 2% pelanggaran norma kesusilaan dan kesopanan, dan 1 % pelanggaran  yang masuk kategori pelecehan. Heychael menyayangkan dari jumlah 109 total aduan yang telah diteruskan ke KPI, selama periode ini KPI hanya menjatuhkan 3 sanksi terkait aduan yang diterima. Ini artinya, hanya 3% saja aduan yang ditindak lanjuti oleh KPI.

Menanggapi hal tersebut, Hardly Stefano, komisioner Koordinator bidang isi siaran mengatakan saat ini KPI pusat mencoba pendekatan baru terhadap tayangan yang sering diadukan oleh masyarakat. Selain pemberian sanksi, KPI pusat juga melakukan pendekatan dialog dengan para Production House (PH) maupun lembaga penyiaran. KPI, menurutnya juga tengah mengupayakan membuat standar baku bagi tayangan yang mengandung kekerasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan agar tidak lagi ada perbedaan persepsi antara KPI, industri televisi, dan masyarakat mengenai batas-batas adegan kekerasan yang diperbolehkan.

Komisioner yang lain, Nuning Rodiah menjelaskan sanksi yang dikeluarkan oleh KPI tidak serta merta dikeluarkan begitu saja, namun melalui tahapan. Banyak pelanggaran yang diadukan ke KPI tapi tayangan yang diadukan terkadang tidak menampilkan adegan yang melanggar secara eksplisit, oleh karenanya diperlukan kajian dan monitoring.

Menanggapi pernyataan KPI menyangkut batasan adegan seperti tayangan kekerasan, privasi, klasifikasi tayangan, kesusilaan dan kesopanan, serta politik, Heychael, mengatakan sebaiknya KPI melakukan revisi P3SPS. Pembatasan adegan untuk masing-masing isu pelanggaran yang lebih detail dalam tayangan televisi mesti ditulis dalam P3SPS, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman ketika ingin mengadukan tayangan TV yang melanggar. Heychael mengusulkan KPI menjadikan revisi P3SPS sebagai agenda prioritas.

Diakhir, komisioner KPI berjanji akan segera memberikan jawaban atas aduan warga 72 aduan warga yang disampaikan Januri lalu dan 109 lainnya pada saat pertemuan ini berlangsung. Mewakili KPI, Hardly Stefano  berjanji akan segera memenuhi permintaan Rapotivi, sebab hal ini sejalan dengan permintaan DPR agar KPI memberikan laporan triwulan terkait pengaduan tayangan kepada Komisi I.

(Muhammad Iswar/Rapotivi)

Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 April 2017
Pada periode ini terdapat 71
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
Pada 19 April 2017, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Maret 2017
Pada periode ini terdapat 37