KABAR
29 Desember 2016
Jabodetabek(isme) Penyiaran Indonesia
Apa yang belakangan anda tonton belakangan ini ketika menyalakan televisi ? Barangkali kasus pembunuhan Mirna dengan kopi sianida yang dilakukan oleh Jessica, banjir di Jakarta, hingga kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi konsumsi anda setiap hari dari pagi hingga malam dengan durasi tayangan yang sangat intens. Semua peristiwa tersebut terjadi di Jakarta dan disiarkan secara masif lewat televisi “nasional” yang memiliki jangkauan siaran yang luas. Belum lagi dengan intensitas program-program acara seperti sinetron yang kental sekali dengan konteks kehidupan Jakarta dan sekitarnya. Saya masih teringat ketika ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga di sebuah daerah bernama Singosari, Malang pada saat saya bersama rekan saya menjadi tim pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dua orang dosen saya. Waktu itu kami berdiskusi soal perlunya media komunitas bagi kalangan masyarakat lokal. Banyak dari mereka sebenarnya jengah dengan tayangan-tayangan berita yang sangat berbau Jakarta, mereka menganggap mayoritas dari tayangan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan informasi mereka dan menggerus karakter lokal mereka.
 
Melalui pengalaman itu, mari kita berkaca saja pada sebuah data penelitian tahun 2014 yang pernah dilakukan oleh Remotivi dan Universitas Padjajaran yang mengamati pemberitaan di 10 stasiun televisi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa 48% daerah asal berita berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, 38% berasal dari Non-Jabodetabek dengan alokasi daerah 7,8% Jawa Timur, 6,2% Jawa Barat, 3,8% Sulawesi Selatan, 3,6% Jawa Tengah dan 1,8% Bali. Kemudian 7% berasal dari dunia Internasional serta 7% merupakan berita kompilasi. Presentase penelitian ini menunjukkan masyarakat Indonesia mengalami kesenjangan dalam memperoleh informasi karena media televisi nasional melakukan sentralisasi informasi yang terpusat sebagian besar khususnya wilayah Jabodetabek.
 
Daerah di luar Jawa seperti wilayah di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua tidak mendapatkan peliputan media yang mencukupi. Permasalahan yang utama dari fenomena ini adalah arus terpaan kultural seperti gaya hidup wilayah metropolitan turut diterima oleh masyarakat daerah lainnya di luar Jabodetabek yang tidak sesuai dengan kultur daerah lokal masing-masing. Sehingga timbul sebuah –isme yang berarti gerakkan, ajaran, paham yang disebarkan oleh 10 stasiun televisi swasta terbesar di Indonesia dalam rangka mendominasi pengaruh perspektif Jabodetabek terhadap seluruh daerah di Indonesia.
 
Mengukur sentralisasi penyiaran Indonesia yang terpusat di Jabodetabek tidak cukup dengan melihat data daerah asal berita. Dimensi berita sebagai tolak ukur dalam memperlihatkan konteks berita yang disiarkan juga menjadi poin yang perlu diperhatikan. Dimensi berita merupakan keterlibatan individu ataupun instutisi yang memiliki peranan di wilayah lokal, nasional ataupun internasional. Dimensi berita terbagi kedalam 3 kategori yaitu aktor lokal, aktor nasional, aktor internasional.
 
Data penelitian yang sama menunjukkan berita lokal yang disiarkan oleh 10 stasiun swasta besar di Indonesia berasal dari Jabodetabek dengan perolehan presentase 38% dalam hal durasi, dan 34% dalam hal frekuensi. Jika berita lokal hanya berasal dari aktor lokal Jabodetabek hampir 1/3 layar televisi masyarakat diisi oleh aktor dengan perspektif dari Jabodetabek. Dalam hal dimensi nasional Jabodetabek memperoleh porsi 69% secara frekuensi dan 73% dalam hal durasi. Fakta ini menjadikan Jabodetabek sebagai representasi paling terwakili dari Indonesia. Alhasil, 10 stasiun swasta besar mengemban perannya sebagai stasiun “nasional” tapi gagal dalam menyediakan ruang bagi semua publik di Indonesia melalui penyiaran.
 
Pemberitaan sekarang hanya mengangkat pada lapisan permukaan, bersifat sensasi, tidak menyinggung permasalahan struktural misalkan berita kriminalitas dan kecelakaan dilihat sebagai peristiwa kemanusiaan dan moral bukan membahas masalah kegagalan struktural pelayanan publik oleh negara. Hal ini dikarenakan orientasi televisi yang berpatokan pada sistem rating sebagai patokan tolak ukur utama semakin sensasional sebuah berita maka semakin tinggi perolehan rating terhadap televisi tersebut. Padahal, media-rating mengabaikan masalah kepantasan, kelayakan dan kualitas program siaran, karena rating berbasis pada pengukuran jumlah tindakan menonton program televisi. Dampaknya adalah stasiun televisi berlomba-lomba memproduksi dan menayangkan program-program dengan ekspektasi meraih rating tinggi tanpa peduli dengan kualitas, kelayakan, dampak dari program.
 
Dampak sentralisasi penyiaran yang berada di Jabodetabek dalam bidang ekonomi, merugikan daerah non-Jabodetabek, karena uang iklan mengalir deras ke Jabodetabek terutama Jakarta. Kita bisa lihat data dari Media Scene menyatakan iklan melalui media terus mengalami peningkatan terutama melalui televisi dengan persentase lebih dari 50%, tahun 2008 pemasukan iklan televisi mencapai total 26 triliun, semua pendapatan tersebut mengalir terpusat di Jakarta sehingga membuat stasiun TV daerah non-Jabodetabek sulit berkembang. Dari segi politik, masyarakat non Jabodetabek tidak bisa mendapatkan informasi yang proporsional dan sesuai dengan kepentingan di daerah mereka di layar televisi. Berbagai macam permasalahan politis yang terjadi di Indonesia selalu diutarakan melalui perspektif Jabodetabek dengan tokoh-tokoh/pembicara dari wilayah Jabodetabek.
 
Belum lagi dari aspek bahasa, gaya bicara Jakarta menjadi rujukan utama masyarakat khususnya para remaja di seluruh Indonesia. Jabodetabek bukan hanya sebatas pada ruang geografis namun juga menembus ruang sosio kultural ke berbagai macam daerah, yang berdampak pada konten berita televisi yang menyajikan kerangka berpikir, gaya hidup, cara pandang, perilaku Jabodetabek merembes masuk ke berbagai belahan daerah di Indonesia tanpa filter karena masifnya terpaan informasi dari Jabodetabek sebagai ruang geografis dan sosio-kultural. Jabodetabek mendesak budaya lokal daerah dan menjauh dari masyarakat daerah, sehingga masyarakat menerima pengaruh dominan dari Jabodetabek ini. Dari segi sosial sentralisasi penyiaran yang terjadi saat ini menimbulkan kebutaan dalam melihat dan memahami perbedaan sosial. Meskipun masyarakat daerah bisa mengandalkan media lokal namun faktanya media lokal tidak maksimal dalam melayani kebutuhan informasi dikarenakan harus bersaing dengan penyiaran televisi swasta besar yang didukung modal kuat. Hal ini jelas melawan semangat desentralisasi penyiaran yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002.
 
Situasi ini menuntut berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam menciptakan penyiaran yang sehat. KPI perlu memperkuat law enforcement dari regulasi yang sudah ada agar tidak terkesan ompong, masyarakat harus aktif dalam mengawasi penyiaran di Indonesia bukan hanya sekedar teriak kecewa di rumah masing-masing tetapi harus mengajukan tuntutan mereka akan kepemilikan yang terpusat. Pemerintah dan masyarakat lokal perlu mendorong pemberdayaan media berbasis komunitas untuk mengimbangi kebutuhan akan informasi.
 
(Karya tulis ini diterbitkan pertama kali di laman penulis: Dylan Aprialdo Rachman, sebagai naskah partisipasi "Lomba Notes Facebook Rapotivi 2016". Penulis meraih juara 3)
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Juli 2017
Pada periode ini terdapat 20
Perbaikan Tayangan Televisi Dengan Boikot Iklan
Sebagai penonton, apakah kamu
KPI Perlu Tetapkan Standar Tindak Lanjut Aduan
Pada Jumat, 14 Juli, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 Juni 2017
Kompilasi Aduan Warga 1