KABAR
07 November 2016
HATI – HATI HATE SPEECH

Meski regulasi penyiaran Indonesia menjunjung tinggi asas kebebasan berpendapat, batasan tetap perlu diberlakukan pada isi siaran yang menumbuhkan kebencian dan prasangka serta berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan antar golongan. Contoh isi siaran semacam ini bisa kita lihat dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) episode “Setelah Ahok Minta Maaf” yang tayang di TV One pada 11 Oktober 2016 lalu.

Episode tersebut membahas permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dalam suatu wawancara mengkritik penggunaan ayat Al-quran untuk menggiring pemilih agar tak memilih calon tertentu, dan menyatakan “Umat Islam jangan mau dibodohi Surat Al-Maidah ayat 51 soal larangan memilih pemimpin non-muslim”. Dalam episode ILC tersebut, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menyebutkan bahwa jika mengacu pada Hukum Islam ada tiga pilihan hukuman untuk Ahok: hukuman mati, potong kaki dan tangan, atau diusir dari Indonesia. Episode ILC tersebut akhirnya berbuah Peringatan Tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tertanggal 14 Oktober 2016.

Apa yang salah dalam episode ILC tersebut? Bukankah pernyataan Teuku Zulkarnain adalah bentuk kebebasan berpendapat? Perlu dipahami ada perbedaan antara mengatakan “Pernyataan Ahok mengenai Al-Qur’an telah melukai perasaan umat Islam dan itu adalah bentuk penistaan agama” dengan menyatakan “Ahok harusnya dihukum mati, dipotong kaki-tangannya, atau minimal diusir dari Indonesia karena menistakan ayat Al-quran”. Pernyataan pertama merupakan pendapat yang bisa diterima, sementara yang kedua adalah “hate speech” atau ujaran kebencian.

Encyclopedia of American Constitution mendefinisikan hate speech sebagai ungkapan yang secara sengaja dimaksudkan untuk menyerang, menghina, atau mengintimidasi seseorang atas dasar karakteristik ras, agama, orientasi seksual, identitas kebangsaan, atau disabilitas (Nockleby: 2000). Ujaran kebencian berbahaya karena ia memupuk prasangka yang telah ada atas golongan tertentu. Jika dibiarkan liar tak terkendali, ujaran kebencian pada akhirnya dapat menyulut konflik.

Pernyataan seperti “Ahok harusnya dihukum mati, dipotong kaki-tangannya, atau minimal diusir dari Indonesia karena menistakan ayat Al-quran” mewakili pandangan bahwa siapapun yang dianggap menghina Islam layak menerima kekerasan. Pernyataan seperti ini menjustifikasi bahwa siapapun yang dianggap berseberangan dengan Umat Muslim layak mendapatkan intimidasi. Jika pernyataan semacam ini dibiarkan tayang di stasiun TV yang ditonton jutaan audiens tanpa konsekuensi apapun, dalam jangka panjang dapat berkonstribusi pada kekerasan antar golongan.

KPI pada akhirnya memang memberi Peringatan Tertulis pada ILC episode “Setelah Ahok Minta Maaf”. Tak ada langkah lebih jauh dan konsekuensi yang lebih serius yang bisa dilakukan KPI karena belum ada aturan yang detail dan terperinci soal ujaran kebencian dalam P3SPS 2012. UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 3 sebenarnya telah menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, yang berarti isi siaran yang berpotensi memecah integrasi nasional harusnya tak boleh mendapatkan tempat dalam siaran TV.

Sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau penghentian sementara, hanya bisa dijatuhkan oleh KPI apabila tayangan TV melanggar Standar Program Siaran (SPS). Sayangnya, SPS 2012 belum memuat bab soal ujaran kebencian. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendorong KPI agar memperbarui SPS yang ada sehingga persoalan ujaran kebencian bisa didefinisikan dan diatur secara terperinci di dalamnya. Kita bisa memulainya sekarang dengan melaporkan setiap ujaran kebencian yang kita temukan dalam siaran televisi.

(Nurvina Alifa/Rapotivi)

Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
Pada 19 April 2017, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Maret 2-17
Pada periode ini terdapat 37
Kompilasi aduan 1 - 28 Februari 2017
Pada periode ini terdapat 50
Perlindungan, Anak-Anak, dan Televisi
“Akhir April 2015 lalu,