KABAR
24 Oktober 2016
IZIN SIAR SEPULUH STASIUN TV SWASTA DIPERPANJANG

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan rekomendasi kelayakan perpanjangan izin siaran sepuluh stasiun TV swasta sejak 19 Juli 2016. Sepuluh stasiun TV yang diperpanjang adalah RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, ANTV, Trans  TV, Trans 7, TV One, dan Metro TV.  Meski rekomendasi yang dikeluarkan KPI menuai banyak kritik, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menilai rekomendasi tersebut tidak didasari parameter evaluasi yang jelas dan transparan, 14 Oktober lalu setelah forum rapat bersama antara KPI dan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) izin siar 10 stasiun televisi akhirnya diperpanjang untuk sepuluh tahun mendatang.

KPI dan Kominfo juga meminta komitmen sepuluh stasiun TV swasta untuk memperbaiki kualitas tayangannya. Berikut adalah tujuh komitmen yang dijanjikan sepuluh stasiun TV swasta dalam rangka perpanjangan izin siaran:

  1. Sanggup melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta kebijakan KPI sesuai ketentuan perundang-undangan.
  2. Sanggup menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial dalam rangka membangun karakter bangsa.
  3. Sanggup menjaga independensi dan keberimbangan isi siaran program jurnalistik, tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal ataupun pemilik lembaga penyiaran.
  4. Sanggup menjaga keberimbangan dan independensi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, meliputi:
    1. Pemilihan pimpinan kepala daerah.
    2. Pemilihan anggota legislatif tingkat pusat dan daerah.
    3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
    4. Kegiatan peserta Pemilu dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.
    5. Pemberitaan dan penyiaran yang berbentuk penyampaian pesan-pesan kampanye partai politik kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran secara berulang-ulang.

 

  1. Sanggup melaksanakan penayangan yang menghormati ranah privat dan pro justicia yang mengedepankan asas praduga tak bersalah secara proporsional dan profesional.
  2. Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, antara lain penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran berita.
  3. Bersedia untuk dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap seluruh pelaksanaan komitmen dan bersedia untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

 

Meski KPI tak memberikan keterangan spesifik tentang konsekuensi jika tujuh komitmen tersebut tak dipenuhi, kita tetap bisa memanfaatkan jani-janji stasiun TV tersebut. Caranya dengan mengawasi tayangan dengan lebih ketat, melaporkannya jika terjadi pelanggaran, dan menagih janji stasiun TV untuk dievaluasi oleh KPI setiap tahun. Dengan demikian, jika pelanggaran yang dilakukan stasiun TV terdokumentasi dengan baik dan dilakukan evaluasi setiap tahun, sepuluh tahun lagi saat izin siaran stasiun TV swasta harus diperpanjang atau dicabut, KPI telah memiliki data yang komprehensif untuk mengevaluasinya. (Rapotivi/Nurvina Alifa)

Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 April 2017
Pada periode ini terdapat 71
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
Pada 19 April 2017, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Maret 2017
Pada periode ini terdapat 37