KABAR
29 Juli 2016
Apa Itu Izin Penyelenggaraan Penyiaran?

Di akhir masa tugas Komisioner KPI periode 2013 – 2016, KPI melakukan terobosan baru untuk memberikan ruang bagi publik terkait izin penyiaran stasiun televisi yang telah jatuh tempo. KPI menggelar uji publik yang memberikan ruang bagi publik sebagai pemilik sah frekuensi yang digunakan untuk bersiaran, baik televisi ataupun radio.

Izin penyelenggaran penyiaran perlu diatur mengingat bahwa frekuensi yang menjadi perantara siaran televisi (dan radio) sampai di masyarakat bersifat terbatas. Tidak semua lembaga penyiaran bisa mendapatkan izin dan bisa bersiaran. Hal ini menghindari siaran yang tumpang tindih.

Nah, sebenarnya apa itu Izin Penyelenggaraan Penyiaran?

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Setelah mendapatkan hak ini, Lembaga Penyiaran dapat melakukan kegiatan siaran dan menggunakan frekuensi agar siarannya dapat diterima oleh masyarakat.

Prosedur pemberian IPP ini dilakukan oleh dua lembaga, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran. Sedangkan, KPI berperan sebagai pemeriksa kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Setelah dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat (melibatkan perwakilan publik) dan Evaluasi Internal KPI, lembaga ini akan mengeluarkan surat rekomendasi apakah Lembaga Penyiaran (televisi dan radio) tersebut mendapat izin menyelenggarakan penyiaran atau tidak.

Lagi-lagi karena frekuensi yang jumlahnya terbatas, jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran perlu dibatasi. Untuk penyelenggaraan penyiaran radio, IPP dikeluarkan untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan televisi, IPP dikeluarkan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah jangka waktu ini, IPP perlu diperpanjang dengan sebelumnya dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan penyiaran.

Tahun ini, jatuh tempo perpanjangan IPP untuk 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yakni ANTV, Global TV, Indosiar, MNC TV, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Metro TV. Oktober nanti, rencananya pemerintah telah mengeluarkan keputusan apakah kesepuluh LPS ini mendapat perpanjangan izin bersiaran atau tidak.

Dalam perjalanannya, IPP dapat dicabut oleh kementrian terkait (dalam hal ini Kominfo) jika:

  1. Lembaga penyiaran melanggar penggunaan frekuensi yang merupakan milik publik,
  2. Tidak siaran 3 bulan berturut-turut tanpa pengumuman,
  3. Memindahtangankan izin,
  4. Melanggar Rencana Dasar Teknik Penyiaran,
  5. Melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Uji publik yang diselenggarakan KPI beberapa waktu lalu memberikan ruang bagi publik untuk turut mengevaluasi penyiaran, khususnya konten siaran sepuluh stasiun televisi ini. Sebagai publik, tentu kita berharap penyiaran sepuluh tahun ke depan akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, bukan?

 

*ilustrasi dari print.kompas.com 

Tak Ada Kepentingan Publik Di Pernikahan Kahiyang
Tanggal 8 November,
Kompilasi Aduan Warga 1-31 Oktober 2017
Pada periode ini terdapat 11
Kompilasi Aduan Warga 1-30 September 2017
Pada periode ini terdapat 13
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Agustus 2017
Pada periode ini terdapat 17