KABAR
02 Mei 2016
Dikepung Iklan Partai: Ini Pendidikan Politik?

Siapa yang tak mengenal nama Hary Tanoesoedibyo dengan Partai Perindonya akhir-akhir ini? Apalagi bagi para pemirsa televisi. Nama Partai Perindo (sekaligus lagu mars-nya), Hary Tanoe, dan MNC Grup akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat baik secara formal di beberapa media maupun obrolan ringan warung kopi. Hal ini banyak diperbincangkan karena seolah kita dikepung oleh iklan Partai Perindo di semua grup media MNC: RCTI, MNC TV, dan Global TV (dan tentu saja i News). Beberapa laporan jurnalisme warga dengan miris menyebutkan bahwa anak-anak kecil mulai hafal lagu mars partai ini karena iklannya sering nongol di sela program acara anak-anak juga.

Iklan Partai Perindo bisa kita saksikan di grup media tersebut hampir setiap jam. Hasil amatan Remotivi dalam infografis “Gerilya Politik Hary Tanoe di Layar Kaca” menemukan fakta bahwa dari dua stasiun tv yang merupakan bagian dari MNC Grup saja ada masing-masing 42 kali iklan Partai Perindo periode 28 Januari – 3 Februari 2016. Bisa disimpulkan rata-rata 7 spot iklan di masing-masing media per hari. Hal ini belum termasuk program jurnalistik yang menjadikan Partai Perindo sebagai objek pemberitaan di masing-masing spotnya.

Tentu kita patut khawatir dengan kepungan iklan politik yang dapat dinilai sebagai penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini. Kenapa? Bukankah pemberitaan partai politik atau bahkan iklan politik merupakan bentuk pendidikan politik ke masyarakat? Apakah ada peraturan yang melarang hal ini? Jika pertanyaannya demikian, mari kita lebih jeli lagi melihat dengan adil. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pilkada di mana pada Pasal 32 menyebutkan bahwa KPU memfasilitasi semua bentuk kampanye kandidat, termasuk kampanye di media cetak dan elektronik. Itupun waktu untuk berkampanye dibatasi, hanya selama 14 hari sebelum masa tenang pemilu berlangsung. Hal ini lahir dari kekhawatiran banyak pihak soal ketiadakadilan kampanye di media selama ini. Siapa yang punya banyak uang, mereka yang mampu beriklan di media mana pun. Bagaimana jika pemilik media yang bebas beriklan di medianya ini? Apakah ini cukup adil dikatakan sebagai pendidikan politik jikalau partai lain dan kandidat lain tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk beriklan di media massa?

Lalu, Standar Program Siaran Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa “Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.” Bahkan di ayat 2 semakin jelas menyebutkan, “Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.” Sudah jelas bahwa iklan Partai Perindo yang selama ini tayang di beberapa media menyalahi aturan yang ada, baik aturan soal kampanye pemilu serta aturan terkait program siaran.

Jika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak menindak tegas hal ini, dikhawatirkan aktor politik ataupun partai politik lainnya akan melakukan hal yang sama, beriklan di media yang menggunakan frekuensi publik tanpa mempertimbangkan aturan terkait kampanye dan program siaran yang wajib memperhatikan kepentingan publik. Saat ini pun contoh ini dapat kita lihat. Sejak minggu lalu, mungkin beberapa dari kita sudah melihat iklan Sandiaga Uno di SCTV yang berkampanye untuk Pilkada DKI Jakarta. Setelah ini, siapa lagi yang akan memanfaatkan media penyiaran untuk kepentingan politik dirinya atau golongannya? (RAPOTIVI/Septi D. Prameswari)     

Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Juli 2017
Pada periode ini terdapat 20
Perbaikan Tayangan Televisi Dengan Boikot Iklan
Sebagai penonton, apakah kamu
KPI Perlu Tetapkan Standar Tindak Lanjut Aduan
Pada Jumat, 14 Juli, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 Juni 2017
Kompilasi Aduan Warga 1