KABAR
03 Juli 2015
Publik Mengadu, KPI Sedang Apa?

Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator dunia penyiaran tidak maksimal. KPI abai dalam menyerap aspirasi warga dan ini berarti membiarkan ada hak publik yang tak terpenuhi. Padahal, KPI diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 Pasal 8 Ayat 1 agar “…berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”.

Penilaian ini bisa dilihat antara lain dari banyaknya keluhan warga atas “Pesbukers” (ANTV) dan “Ganteng-Ganteng Serigala” (SCTV) yang tidak ditanggapi secara serius oleh KPI. Sejauh data yang bisa diakses dari situs KPI, setidaknya ada 8 aduan untuk “Ganteng-Ganteng Serigala” dan 12 aduan untuk “Pesbukers”.

Pada aplikasi Rapotivi, “Pesbukers” dan “Ganteng-Ganteng Serigala” juga menjadi dua judul tayangan yang paling banyak diadukan warga. Dari 169 aduan yang masuk sejak Februari hingga Mei 2015, 21,3% aduan mengeluhkan “Ganteng-Ganteng Serigala” dan 14,2% aduan mengeluhkan “Pesbukers”.

Keluhan publik yang disampaikan baik melalui Rapotivi maupun situs KPI merentang dari kekerasan hingga penistaan agama. Sebagian besar warga yang mengadu mengkhawatirkan dampak dua tayangan tersebut pada anak.

Seorang warga bernama Aminah Sri Ramadhani, misalnya, mengaku terganggu dengan tayangan ini.  Pada kolom aduan di situs KPI, ia  menyesalkan tayangan “Pesbukers” yang dinilai melecehkan tokoh agama Hindu, Arjuna, dengan menjadikannya bahan lawakan. Baginya apa yang dilakukan ANTV dapat mengancam kerukunan umat beragama.

Lain lagi keluhan Limbang Praktikno (16 Mei 2015) yang risau dengan banyaknya kata-kata kasar dalam sinetron “Ganteng-Ganteng Serigala”. “Tolong ditegur,” tulisnya dalam kolom aduan Rapotivi. “Mungkin ini yang kesekian kalinya. Saya lebih menekankan ucapan-ucapan pemerannya, misalnya kata-kata balas dendam, kebencian, bunuh.”

Meski telah menjadi kerisauan bersama, KPI tidak pernah tampak dengan serius menjalankan tugasnya. KPI memang sudah beberapa kali memberikan sanksi, tapi toh tidak ada peningkatan kualitas sanksi. Sejak 19 Febuari 2014 hingga kini, sanksi KPI atas “Pesbukers”, misalnya, tidak beranjak dari peringatan dan teguran tertulis (1 buah peringatan dan 4 buah teguran tertulis). Fakta tersebut mengherankan, mengingat KPI sebenarnya mempunyai mekanisme sanksi yang bertingkat: teguran tertulis pertama, terguaran tertulis dua, pembatasan durasi, hingga penghentian sementara.

Dengan kinerjanya semacam itu, tampak dengan jelas disfungsi lembaga yang dibiayai oleh pajak ini. KPI telah mengabaikan hak publik, utamanya anak, atas tontonan yang sehat. Baik “Pesbukers” dan “Ganteng-Ganteng Serigala” adalah dua tayangan disiarkan pada jam anak menonton. Masalahnya, keduanya kerap mengeksploitasi kekerasan sebagai materi utama siarannya. Tim kreatif “Pesbukers” bahkan tidak segan “mengadu domba” artis yang sedang bertikai, sebagaimana terjadi pada kasus Kiwil dan Vicky Prasetyo.

“Pesbukers” juga mengolah pengalaman hidup negatif dari para pesohor sebagai materi yang biasa, dan perlu ditertawakan. Pengalaman dipenjara, kena kasus narkoba, atau perceraian, seolah merupakan suatu pengalaman yang biasa saja, pengalaman yang tidak usah dirisaukan. Begitu juga halnya dengan perilaku merisak (bullying) yang dikemas sebagai pengalaman yang menghibur. Budaya merisak pun dilazimkan. Kekhawatiran yang sama akan kekerasan dan merisak menjadi alasan mayoritas warga yang mengadukan “Ganteng-Ganteng Serigala” melalui aplikasi Rapotivi.

Kini, publik kian cemas dengan kualitas tayangan televisi. Dalam satu bulan ini saja, setidaknya terdapat dua surat pembaca di Kompas yang mempersoalkan muatan televisi (4 dan 10 Juni 2015). Oleh karena itu, seharusnya ada tindakan konkret yang secara serius dipikirkan lembaga ini untuk benar-benar bisa melindungi kepentingan publik.

Lewat siaran pers ini, kami menuntut dua hal kepada KPI untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Pertama, KPI harus melakukan tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang ada atas dua tayangan yang kami nilai membahayakan publik anak ini. Sanksi demi sanksi yang dikeluarkan harus dilakukan bukan sebagai basa-basi belaka. Apabila tidak dilakukan, hal ini berarti KPI sedang melakukan pembiaran atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan industri televisi. Kedua, KPI harus mengelola aduan atau aspirasi publik atas tayangan televisi secara serius, mengingat tugas itu adalah amanat Undang-Undang yang dititipkan pada KPI selaku wakil publik.

Terakhir, kami pun meminta Komisi I DPR yang membawahi bidang penyiaran untuk secara serius memantau dan mengevaluasi kinerja KPI yang saat ini kami nilai kinerjanya jauh di bawah ekspektasi. (Sumber: www.remotivi.or.id)

Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Agustus 2017
Pada periode ini terdapat 17
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Juli 2017
Pada periode ini terdapat 20
Perbaikan Tayangan Televisi Dengan Boikot Iklan
Sebagai penonton, apakah kamu
KPI Perlu Tetapkan Standar Tindak Lanjut Aduan
Pada Jumat, 14 Juli, Komisi