KABAR
29 Mei 2015
KPI, Lembaga Negara untuk Awasi Isi Siaran

Infografis “KPI, Saluran Negara yang Diabaikan” menyebutkan sebanyak 88,4% dari responden yang berjumlah 310 menjawab “Ya, tahu  KPI.” Tapi, responden yang menjawab “tahu KPI” dalam hasil survei ini hanya 13.3% yang menyatakan menggunakan fasilitas aduan KPI. Oo, jadi negara memfasilitasi masyarakat untuk mengadukan tayangan yang tak sehat? Ya. Mendapatkan tayangan yang sehat adalah hak publik. Lalu, apa sebenarnya KPI dan apa kewenangannya? Mari kita simak penjelasan singkat mengenai profil KPI berikut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, baik televisi maupun radio. KPI lahir berdasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 dengan tujuan mengelola ranah publik yang bebas dari campur tangan pemodal dan kepentingan kekuasaan.

KPI terdiri dari KPI Pusat yang berkantor di Jakarta dan KPID (daerah) yang bekerja di tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan KPID berangotakan 7 orang dan dipilih oleh DPRD. Pendanaan program kerja KPI Pusat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sedangkan KPID berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).  

Dalam ranah kerjanya, KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan membawahi hubungan antar kelembagaan dengan KPI, koordinasi KPI dan KPID serta pengembangan KPI. Bidang struktur penyiaran membawahi perijinan industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan membawahi pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi, dan literasi media.

Salah satu peran yang harus dijalankan KPI yaitu menerima pengaduan masyarakat. Jadi, masyarakat tak perlu segan untuk mengadukan tayangan televisi tak sehat. Apalagi, Pasal 52 UU Penyiaran menyebutkan setiap warga Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. 

Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 April 2017
Pada periode ini terdapat 71
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
Pada 19 April 2017, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Maret 2017
Pada periode ini terdapat 37