KABAR
10 April 2015
Kata-Kata Kasar di Televisi

Kasus Basuki Tjahjapurnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta yang mengeluarkan sederet kata-kata kotor dan makian beberapa waktu lalu menuai polemik. Ada yang berpendapat sah-sah saja karena Ahok berbicara demikian karena ia, layaknya masyarakat, sudah jengah terhadap korupsi dan merasa tak perlu bermanis mulut. Di sisi lain, ada yang menyindir Ahok dengan kapasitasnya sebagai seorang gubernur yang diharapkan dapat menjaga ucapannya di berbagai forum.

Jika kita melihat dalam kerangka studi tayangan televisi, maka perbuatan Ahok tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mungkin benar itu merupakan kebebasan berekspresi dan kita sama-sama muak dengan korupsi, tapi medium yang digunakan Ahok adalah sebuah media penyiaran bernama televisi. Di mana, media ini memiliki aturan untuk melindungi penontonnya dari pengaruh negatif sebuah tayangan.

Makian, kata-kata kasar, ucapan kotor/mesum maupun ungkapan kasar lainnya tidak boleh disiarkan dalam bentuk verbal maupun non-verbal, sesuai dengan Standar Progam Siaran (SPS) Pasal 24. Hal ini untuk mendukung televisi sebagai media penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kata-kata makian jelas tidak sesuai dalam semangat dan fungsi tersebut.

Aturan yang melarang ucapan kasar/makian juga hadir dengan pertimbangan latar belakang penonton televisi yang tak hanya dari kalangan dewasa, melainkan juga anak-anak dan remaja. Ucapan kasar dan makian dianggap tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak dan remaja di televisi. Hal-hal negatif di televisi sangat rentan ditiru oleh anak-anak. Jika tayangan gulat saja bisa ditiru anak-anak, apalagi kata makian yang sifatnya hanya diucapkan tanpa si anak mengerti apa maksudnya? Ini jelas akan menganggu tumbuh kembang kepribadian anak-anak.

Televisi adalah ruang publik yang frekuensinya adalah milik publik tanpa batasan usia. Sudah sewajarnya kita menjaga ucapan dan berlaku etis di depan banyak orang setiap kali ingin bertutur kata. Jadi, apapun alasannya, mulai dari kemarahan Ahok terhadap korupsi ataupun hadir sebagai ucapan lelucon seorang pembawa acara, kata-kata makian di televisi sudah seharusnya tidak kita tolerir. 

Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Mei 2017
Pada periode ini terdapat 123
Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 April 2017
Pada periode ini terdapat 71
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
Pada 19 April 2017, Komisi