KABAR
08 April 2015
Komitmen KPI Terhadap Rapotivi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkomitmen untuk memroses tiap aduan yang warga sampaikan melalui Rapotivi. Hal itu diungkapkan Agatha Lily dan S. Rahmat selaku Komisioner KPI Bagian Isi Siaran saat menerima kunjungan Tim Rapotivi di kantor KPI pada 6 April lalu. Pertemuan ini akhirnya terjadi setelah KPI menerima surat permohonan audiensi dari Tim Rapotivi yang dikirim sejak 24 Februari 2015.  

Dalam pertemuan ini, KPI mengucapkan terima kasih atas partisipasi publik dan berharap Rapotivi dapat menjadi saluran yang efektif. “Apalagi tahun ini akan berlangsung Pilkada serentak,” ujar Rahmat. Ia berharap agar Rapotivi dapat menjadi alat bagi warga untuk melaporkan pelanggaran kampanye di televisi.

Menurut Rahmat, KPI akan memroses seluruh aduan yang masuk, termasuk yang melaporkan dari Rapotivi, paling lambat satu minggu. Tapi pada kasus-kasus tertentu yang gawat, tambah Lily, KPI akan bereaksi lebih cepat melalui Unit Reaksi Cepat (URC). Kasus darurat ini misalnya pernikahan Raffi-Nagita beberapa waktu lalu yang langsung mendapat teguran dari KPI.

Pada kesempatan ini, tim Rapotivi yang diwakili oleh Septi Prameswari, Perdana Putri, dan Roy Thaniago ini juga menyerahkan 61 buah aduan yang sudah terverifikasi melalui Rapotivi. Meski begitu, seluruh aduan tersebut sebenarnya sudah dikirimkan ke KPI melalui email tiap hari dan pos tiap minggunya sejak Rapotivi diluncurkan. “Nanti kami periksa dulu ya email kami,” kata Lily.

Hingga saat ini tujuh aduan dari pengguna Rapotivi telah ditindaklanjuti KPI dengan mengirimkan surat teguran pada tayangan yang dinyatakan melanggar.

Saat ini, Lily menyatakan bahwa KPI juga sedang merevisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) melalui Rakornas di Makassar pada minggu lalu (1/4) yang bertepatan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional. Ia mengungkapkan publik dapat ikut serta dalam mengkritisi dan memberikan masukan terkait isi peraturan penyiaran ini. Tentunya publik berharap agar P3SPS hasil revisi ini dapat memperbaiki kualitas isi siaran televisi.

Kompilasi Aduan Warga 1 - 30 April 2017
Pada periode ini terdapat 71
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang
Rapotivi Bawa 109 Aduan Warga Ke KPI
Pada 19 April 2017, Komisi
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Maret 2017
Pada periode ini terdapat 37