KABAR
11 November 2017
Tak Ada Kepentingan Publik Di Pernikahan Kahiyang
Tanggal 8 November, stasiun televisi menayangkan liputan khusus terkait pernikahan putri Joko Widodo secara berlebihan. Sekali lagi, frekuensi publik digunakan untuk kepentingan privat.

 

Pada 8 November lalu, penyiaran stasiun-stasiun televisi di Indonesia seakan menyiratkan sebuah hari besar baru bagi bangsa Indonesia.  Hari itu adalah hari ketika Presiden Joko Widodo menikahkan putri tunggalnya, Kahiyang Ayu. Momen ini mendapatkan perhatian luar biasa dari berbagai media di Indonesia, layaknya sebuah acara kenegaraan. Namun, persis di sanalah masalahnya. Eksploitasi kehidupan pribadi figur publik oleh stasiun televisi adalah perampasan hak publik akan frekuensi. Penayangan pernikahan anak presiden dalam program yang menyita waktu hampir sehari penuh adalah pelecehan atas nalar publik.

Sialnya, inilah yang terjadi. Tayangan pernikahan ini mendominasi program tayangan televisi di berbagai kanal. Trans TV misalnya, menayangkan program khusus dalam acara insert spesial yang mengulas acara ini selama lebih dari 7 jam. Dua kanal televisi yang mendaku diri sebagai kanal berita, Metro TV dan TV One, justru mengeksploitasi acara ini secara lebih parah.

Di Metro TV perkawinan anak Jokowi disorot dalam program istimewa bertajuk Live Event Jokowi Mantu yang berjalan lebih dari 8 jam, termasuk liputan langsung pada upacara pernikahan. Liputan utama dalam program berita Metro PagiNewslineMetro Hari Ini, dan juga Headline News juga mengulas acara ini. Tak mau ketinggalan, TV One trek komentar dan liputan langsung acara pernikahan menjadi liputan utama hampir semua program berita TV One. Stasiun itu juga membuat program spesial bertajuk Momen Spesial: Jokowi Mantu yang merenik pernikahan putri Jokowi.

Luasnya peliputan atas pernikahan putri presiden Jokowi tentu mengingatkan kita pada pernikahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dan bahkan kelahiran anak pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti beberapa tahun lalu. Peristiwa-peristiwa ini memang identik.  Meski pernikahan putri Presiden ditayangkan selayaknya kisah berita, hampir tidak ada nilai berita yang berguna bagi publik dalam berbagai program-program ini. Selama berjam-jam, kita diberikan liputan selebritis “karpet merah” ala penghargaan Oscar, ulasan fashion, bahkan komentar “budayawan” yang mencoba berspekulasi tentang sifat pengantin pria melalui ekspresi wajahnya. Tayangan-tayangan ini adalah murni infotainment. Tak ada yang publik dari penayangan pernikahan ini.

Terlepas dari gaya peliputan, pemakaian alokasi frekuensi publik untuk peliputan yang bersifat pribadi, terlebih dengan alokasi waktu tayang yang besar, bertentangan dengan semangat undang-undang penyiaran juga aturan turunannya. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) telah menyatakan, “…agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya”. P3 pasal 11 juga menyatakan: “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.” SPS pasal 13 ayat 2 menyatakan lebih jauh bahwa, “Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.”

Penting dicatat, Indonesia adalah negara Republik. Dalam negara republik kepala negara tidak sama dengan “negara”. Hal ini berbeda misalnya dari Kerajaan Inggris, yang memang telah memiliki tradisi tertentu dan tata cara pemerintahan yang berbeda. Pernikahan keluarga raja diatur dalam Royal Marriage Act, yang merupakan bagian dari hukum Inggris. Bahkan untuk merayakan peristiawan pernikahan keluarga kerajaan, libur panjang diterapkan, masyarakat turun ke jalanan dalam berbagai pawai megah, dan upacara pernikahan dijadikan fokus dari pengulasan media. Dalam republik, kehidupan pribadi pejabat publik pada tingkatan apapun tidak dapat didefinisikan sebagai kepentingan publik. Kecuali jika ia sudah menyangkut pada isu publik seperti korupsi, kematian figur, atau semacamnya. Maka jelaslah bahwa penyiaran berlebihan dari upacara pernikahan ini merupakan bentuk pelanggaran hak publik sebagaimana dijamin dalam UU Penyiaran.

Momen ini menandai kegagalan berulang kali oleh televisi swasta yang telah dipercayakan mengelola frekuensi.  Sialnya, KPI, lembaga yang dipercayakan oleh publik menjaga kepentingan publik juga acuh. Dalam sebuah artikel yang dimuat Tirto.id, Wakil ketua Komisioner KPI, Sujarwanto Rahmat berjanji akan mengevaluasi penayangan pernikahan ini. Namun, empat hari sudah sejak penayangan tersebut berlangsung tak ada sikap apapun yang dikeluarkan KPI. 

Presiden Joko Widodo telah berjanji bahwa ia akan memastikan bahwa tayangan televisi yang menggunakan frekuensi milik publik akan dimanfaatkan untuk mendidik dan menguntungkan publik. Ia meminta stasiun televisi untuk menyediakan tayangan yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, sesuai dengan Nawa Cita yang ia gaungkan. Ironisnya, kini kemubaziran penggunaan frekuensi publik justru dilakukan dalam kerangka penayangan pernikahan putrinya.

Tulisan ini pertama kali dimuat di laman Remotivi pada 11 November 2017 (Meja Redaksi)

Tak Ada Kepentingan Publik Di Pernikahan Kahiyang
Tanggal 8 November,
Kompilasi Aduan Warga 1-31 Oktober 2017
Pada periode ini terdapat 11
Kompilasi Aduan Warga 1-30 September 2017
Pada periode ini terdapat 13
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Agustus 2017
Pada periode ini terdapat 17